Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 145-146)
A.
Sejarah HAM di
Indonesia
Sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Ini yang menjadi latar belakang perlunya penegakan hak asasi manusia. Manusia dengan teganya merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa yang lainnya. Untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antar-umat manusia, hak asasi manusia dibutuhkan. Inilah sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.
1.
Pada Masa Prakemerdekaan
Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru
muncul pada abad ke XIX. Orang Indonesia pertama yang secara jelas
mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu
diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi
kemerdekaan.
2.
Pada Masa Kemerdekaan
Ada beberapa fase dalam masa kemerdekaan,
yaitu:
a.
Masa Orde Lama
Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya
berkembang dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara
luas dalam UUD 1945 dalam sidang itu adalah Mohammad Hatta dan Mohammad
Sukiman. Tetapi, upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM
yang diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur dalam
Konstitusi RIS dan UUDS 1950.
b.
Masa Orde Baru
Pelanggaran HAM
pada masa orde baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM
dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan dengan budaya timur
dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak
Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993. Namun, komisi tersebut tidak dapat
berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus
terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu
akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan orde
baru.
c.
Masa Orde
Reformasi
Masalah penegakan hak asasi manusia di
Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen
bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan
membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik.
Dokumen itu meliputi UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang
Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua
instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang No.
11 Tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(ICCPR) menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.