Asas Hukum

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 91-95)

A.     Asas Hukum

Asas adalah dasar pijakan bagi keberlangsungan hukum dalam sebuah sistem tertentu. Dengan adanya asas, diharapkan dapat memudahkan seorang hakim dalam memutus sebuah perkara. Banyak asas-asas yang tidak disebutkan dalam undang-undang, namun keberadaannya mutlak dibutuhkan dan disepakati oleh seluruh ahli hukum. Dengan kata lain, asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret.

Dalam tingkatan hukum yang dijelaskan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yang membagi hukum menjadi tiga tingkatan, yaitu dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Apa yang dikemukakan oleh Richard A. Posner yang menyatakan bahwa dalam studi hukum sebenarnya terdapat tiga wilayah, yaitu studi hukum doktrinal, teori hukum, dan filsafat hukum.[1]

Teori Hukum

 Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 80-91)

A.     Teori Hukum

Penting bagi pembaca untuk melengkapi pengetahuan hukum dengan beberapa teori hukum yang berkembang antar generasi. Hal ini dapat memberikan pandangan mengenai perjalanan hukum secara menyeluruh berdasarkan pemikiran para ahli hukum yang ditandai pada zaman-zaman tertentu. Berikut penulis memberikan gambaran dan poin-poin penting secara garis besar dari beberapa teori hukum yang dilahirkan oleh para ahli hukum ternama dunia.

Teori Hukum dalam istilah bahasa Inggris, disebut dengan jurisprudence theory atau legal theory. Teori Hukum lahir sebagai kelanjutan atau pengganti allgemeine rechtslehre yang timbul pada abad ke-19 ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak dan spekulatif dan dogmatika hukum dipandang terlalu konkret serta terikat pada tempat dan waktu. Istilah allgemeine rechtslehre ini mulai tergeser oleh istilah rechtstheorie yang diartikan sebagai teori dari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum, yang meliputi: sifat; hubungan antara hukum dan negara; serta hukum dan masyarakat. Sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum diartikan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.

Das Sein dan Das Sollen

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 79-80)

A.     Das Sein dan Das Sollen

Istilah das Sein dan das Sollen, keduanya diambil dari bahasa Jerman. Das Sein berarti keadaan yang sebenarnya pada waktu sekarang, sementara das Sollen berarti apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, apa yang harus ada nantinya. Das Sollen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Termasuk dalam contoh das Sollen adalah segala sesuatu yang berbentuk norma dan kaidah. Dapat diartikan bahwa das Sollen merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.

Das Sein adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das Sollen. Dapat dipahami bahwa das Sein merupakan peristiwa konkret yang terjadi. Das Sein adalah sebuah realita yang telah terjadi, sementara das Sollen adalah apa yang sebaiknya dilakukan yaitu sebuah impian dalam dunia utopia yang menjadi keinginan dan harapan.  Singkatnya, arti dari keduanya adalah “yang ada dan yang seharusnya”, atau bisa juga disimpulkan: kesenjangan antara kenyataan dan harapan, antara realita dan ekspektasi.

Kaidah Hukum

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 77-79)

A.     Kaidah Hukum

Ilmu pengetahuan kaidah atau disebut juga sebagai ilmu-ilmu normatif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah, juga dikenal untuk istilah ini adalah norm-wissenschaft atau sollen-wissenschaft. Ilmu pengetahuan diterapkan di dalam mempelajari kaidah dan norma, yang antara lain menelaah prosees terjadinya kaidah, atau pengkaidahan.[1] Ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu kaidah, yakni ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatika hukum atau sistematika hukum.[2]

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.[3]