Sistem Pancasila Law (Hibrida)

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 123-127)

A.     Sistem Pancasila Law (Hibrida)

Pendapat penulis diatas bahwa Indonesia secara teori sudah tidak bisa lagi disebut sebagai penganut sistem civil law, dikuatkan dengan pendapat sarjanawan hukum utamanya yang membidangi hukum tata negara. Bahkan, Djoko Sukisno yang merupakan dosen penulis saat menempuh studi magister di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) selalu berulangkali mengingatkan setiap mahasiswa di FH UGM untuk membuang jauh-jauh prinsip lama yang mengatakan Indonesia adalah penganut civil law system. Djoko Sukisno selalu bersikukuh bahwa Indonesia memiliki sistem berkarakter unik, dan hanya bisa dijelaskan dengan pendekatan sistem hukum campuran. Sistem hukum campuran yang dikatakan Djoko Sukisno inilah yang bagi sarjanawan hukum tata negara disebut sebagai sistem hukum Pancasila.

Pembagian Sistem Hukum

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 109-122)

A.     Pembagian Sistem Hukum

Ada kekeliruan mendasar yang selalu diajarkan di Fakultas Hukum mengenai pembagian sistem hukum. Biasanya pengajar di Fakultas Hukum hanya mengajarkan bahwa sistem hukum di dunia ada 2 (yaitu civil law system dan common law system), atau kadang disebut hanya ada 3 (yaitu civil law system, common law system, dan sistem hukum campuran). Hal ini keliru, karena pada dasarnya sistem hukum di didunia ini banyak sekali. Setiap sarjanawan hukum mungkin bisa menyebutkan jumlah sistem hukum secara berbeda-beda. Ada yang mengatakan ada 5 sistem hukum, ada juga yang mengatakan 6, ada juga 7, dan seterusnya. Kesemuanya tidaklah keliru, karena setiap sarjanawan hukum memiliki tolak ukur sendiri-sendiri mengenai pembagian sistem hukum yang ada di dunia.

Definisi dan Ruang Lingkup SIstem Hukum

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 107-109)

A.     Definisi dan Ruang Lingkup Sistem Hukum

Untuk mengetahui definisi dari sistem, kita bedah terlebih dahulu definisi sistem hukum dalam sudut pandang bahasa. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[1] Adapun hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.[2]

Dari definisi secara bahasa tersebut, sebenarnya kita sudah bisa menarik suatu definisi sederhana. Menurut penulis, sistem hukum adalah suatu rangkaian aturan utuh yang terdiri dari unsur-unsur kecil didalamnya. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan membentuk suatu kesatuan. Kesatuan itulah secara sederhananya disebut sebagai sistem. Artinya, sistem pastilah terdiri dari banyak unsur-unsur kecil didalamnya.