Hubungan Hak dan Kewajiban

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 55-56)

A.     Hubungan Hak dan Kewajiban

Konsep hak biasa dilawankan dengan konsep kewajiban. Suatu hak sebagai hak hukum memiliki konsekuensi logis bahwa setiap hak selalu berkorelasi dengan kewajiban. Hal ini berarti bahwa terdapat pihak penyandang hak atau pihak yang berhak, serta pihak penanggungjawab atau pihak yang berwajib karena suatu hak. Ini berarti bahwa suatu hak hukum memposisikan kewajiban hukum dari orang lain. Isi dari suatu hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Hak hukum menuntut agar pihak penanggung jawab hak memenuhi kewajibannya.

Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban disebut dengan “teori korelasi” dalam ilmu filsafat. Teori ini dianut terutama oleh pengikut aliran utilitarianisme. Menurut aliran ini, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya untuk memenuhi hak tersebut. Dalam pandangan teori ini, kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti yang sesungguhnya, jika ada korelasi semacam itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidaklah pantas disebut hak.[1]

Definisi dan Jenis-Jenis Kewajiban

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 54-55)

A.     Definisi dan Jenis-Jenis Kewajiban

Secara umum, definisi kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Bisa juga kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya.

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Bila kewajiban tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi sosial.

Definisi dan Jenis-Jenis Hak

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 51-53)

A.     Definisi dan Jenis-Jenis Hak

Pendapat Meijers sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak.[1] Hal tersebut sangat tepat, karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensinya. Bahkan ditambahkan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa hak itu tidak hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.[2]