Konsep Hukum

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 62-64)

A.     Konsep Hukum

Radbruch membedakan dua jenis konsep hukum yakni konsep yuridis relevan (legally relevant consept) dan konsep hukum asli (genuine legal concepts).[1] Konsep hukum asli selanjutnya disebut sebagai konsep hukum. Konsep yuridis relevan merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi  fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (intensi). Sementara konsep hukum (genuine legal concepts) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli).

Objek Hukum

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 60-62)

A.     Objek Hukum

Dalam setiap kajian ilmu pengetahuan, disamping adanya subjek atau pelaku, selalu saja sejajar dengan lahirnya objek atau sasaran dari setiap yang dilakukan oleh subjek. Lahirnya objek hukum tidak bisa dilepaskan dengan adanya sebuah peristiwa hukum. Apa yang dilakukan oleh subjek terhadap sesuatu hal yang diatur di dalam hukum akan mengakibatkan sebuah peristiwa hukum. Dalam rentetan peristiwa itu, akan hadir sasaran yang dilakukan oleh subjek, inilah yang dinamakan objek hukum.

Objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Itu artinya, objek hukum secara umum dapat kita katakan sebagai sebuah benda yang diatur menurut ketentuan hukum. Misalkan ada seseorang katakanlah A dan ada sebuah sepeda motor. A dan sepeda motor belum bisa dikatakan sebagai pelaku hukum. Tapi ketika A membeli sepeda motor tersebut dari B, maka sepeda motor itu bisa kita katakan sebagai objek hukum. Sederhananya, objek hukum akan lahir bersamaan dengan adanya peristiwa hukum.

Subjek Hukum

Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 57-59)

A.     Subjek Hukum

Pada masa sekarang, semua manusia merupakan subjek hukum. Manusia merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan dalam sistem civil law dikenal ungkapan yang berbunyi, “anak yang belum dilahirkan yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingannya memerlukan”. Dalam KUH Perdata Indonesia tercantum dalam Pasal 2. Maka dari sini terlihat jelas adanya persamaan nilai yang fundamental bagi semua orang sehingga tidak boleh adanya perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, ras, kepercayaan, dan status sosial.[1]