Pengutipan = (Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan: Bundaran Hukum, hlm. 49-50)
A.
Antinomi dalam Hukum
Dalam
literatur-literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum dan
keadilan.[1]
Menurut literatur-literatur tersebut, kedua hal itu tidak dapat diwujudkan
sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Oleh karena itulah, dalam hal ini menurut
literatur-literatur itu hukum bersifat kompromi, yaitu dengan mengorbankan
keadilan untuk mencapai kepastian hukum.[2]
Dalam menghadapi antinomi tersebut peran praktisi hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat praktisi hukum dihadapkan kepada persoalan yang konkret. Disitu, praktisi hukum harus mampu untuk melakukan pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum ataukah keadilan. Adapun yang menjadi acuan dalam hal ini adalah moral. Jika kepastian hukum yang dikedepankan, praktisi hukum harus pandai-pandai memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada. Tanpa memberikan interpretasi yang tepat, akan berlaku lex dura sed tamen scripta yang berarti ‘undang-undang memang keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya’.[3]
Sebagaimana telah
dikemukakan bahwa dalam hal melakukan tindakan kemanusiaan dan mempunyai
kemaslahatan, pemerintah dapat melakukannya tanpa perlu adanya aturan atau
bahkan mungkin menyimpangi prosedur baku. Dalam hal demikian kepastian hukum
dapat dikorbankan. Begitu pula pengadilan, dengan berlandaskan moral ia dapat
menjatuhkan putusan yang berbeda untuk kasus serupa yang sudah diputus oleh
pengadilan terdahulu jika pengadilan itu menimbang baha putusan pengadilan
terdahulu tersebut secara moral perlu diperbaiki.[4]
Betapa pun, tujuan
hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh
karena itulah, perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan ‘iuris praecepta sunt haec honeste vivere,
alterum non-laedere, suum cuique tribuere’, yang secara sederhana dapat
diterjemahkan menjadi ‘perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan
sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya’.[5]